Sejarah Komisi Informasi

14045766_170320063396866_4010899865566605872_n

Ctaog86WYAADW8o

Alamsyah’s Note KIP-009

Paska reformasi terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam struktur dan komposisi lembaga negara. Satu hal yang cukup menarik dalam amandemen keempat UUD 1945 adalah masuknya dua lembaga negara yang selama ini dikenal dengan istilah state auxiliary body ke dalam Konstitusi. Kedua lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang posisi masing-masing lembaga tersebut, saat ini mulai bermunculan kritik atas keberadaan lembaga-lembaga Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang.

Terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutan. Sri Sumantri dan Jimly Asshiddiqie (2006)[1]menyebut state auxiliary body sebagai lembaga negara penunjang, untuk membedakannya dengan lembaga negara utama. Kata auxiliary dalam beberapa Kamus Bahasa Inggris juga diartikan sebagai ‘bantuan’, sehingga sebagian yang lain terkadang menerjemahkannya sebagai lembaga negara pembantu. Beberapa menyebutnya sebagai lembaga negara pelayan, lembaga negara independen atau mandiri, atau lembaga kuasi negara atau kuasi pemerintah, bahkan ada yang menyebutnya lembaga sampiran negara.[2]

Jimly juga menyitir beberapa upaya pengelompokan jenis-jenis lembaga negara penunjang tersebut yang pernah dilakukan. Ada yang membaginya berdasarkan beberapa alasan: pembentukan (Jennings),[3] kedudukan hukum (Alder), [4] bentuk organisasi (Stoker),[5] dan berdasarkan fungsi administrasi (Meny and Knapp).[6]

UU KIP memandatkan dibentuknya suatu lembaga independen yang diberi nama Komisi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

 

Pada ketentuan di atas frasa ‘lembaga mandiri’ menjelaskan kedudukan Komisi Informasi dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga penunjang seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Frasa ‘menjalankan Undang-Undang ini’ terkesan begitu luas, namun dibatasi oleh frasa berikutnya, yang mengatur tentang fungsi Komisi Informasi, yakni: menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

 

Stigma Negatif Lembaga Negara Penunjang

Dalam satu dekade reformasi, kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang di Indonesia telah menuai kritik. Di berbagai pertemuan publik seringkali terlontar bahwa jumlah lembaga negara penunjang sudah terlalu banyak. Sebagian besar lembaga tersebut tidak efektif dan memboroskan anggaran negara (Jimly, 2006). [7]

Dari pengalaman di berbagai negara, dapat diketahui bahwa semua bentuk organisasi, badan, dewan, komisi, otorita, dan agencies yang dikemukakan di atas tumbuh begitu saja bagaikan cendawan di musim hujan. … ide pembentukan lembaga dan organisasi-organisasi baru itu dengan idealisme, yaitu untuk modernisasi dan pembaruan menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah, proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh cepat tanpa didasarkan atas desain yang matang dan komprehensif.

Bukan tidak mungkin di waktu-waktu mendatang, bentuk-bentuk kelembagaan baru itu akan muncul semakin banyak yang semuanya menambah beban anggaran negara dan anggaran daerah, serta beban personil yang membesar birokrasi negara sehingga menjadi semakin gemuk dan tidak efisien. Banyaknya lembaga tersebut yang pada umumnya bersifat auxiliary seperti yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu pada pokoknya memberikan gambaran bagaimana rumitnya upaya koordinasi dalam pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut masingmasing.

Opini ini diperburuk dengan misleading di berbagai media massa yang menyatakan sudah lebih dari seratus lembaga komisi yang terbentuk sejak reformasi dan membebani anggaran triliunan rupiah.[8] Dalam batas tertentu pendapat ini dapat dipahami dan cukup beralasan, meskipun tidak sepenuhnya benar. Kritik terkadang berubah menjadi kampanye negatif yang cenderung berfokus pada temuan-temuan hiperbolis. Kesalahan dalam memilih diksi pada kampanye negatif pada akhirnya akan menyesatkan pikiran.

Bagaimana mendudukkan persoalan ini secara proporsional? Pertama, hingga penghujung tahun 2009 tidak sampai dua puluh lima lembaga komisi negara atau sejenis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Mengapa media menyebutkan jumlahnya telah begitu besar? Banyak lembaga semacam dibentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden atau Menteri.[9] Lembaga seperti inilah yang jumlahnya mencapai ratusan. Evaluasi memang perlu dilakukan mulai dari level bawah ini, mengingat pembubaran dan perampingannya oleh pemerintah dapat lebih mudah dibandingkan yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang, apalagi Konstitusi.

Dalam konteks anggaran, sangat tidak masuk akal untuk menyimpulkannya secara pukul rata. Lembaga negara penunjang memang telah menghabiskan triliunan rupiah, namun harus dipisahkan segelintir lembaga negara penunjang yang memang membutuhkan anggaran besar karena beban yang juga sangat besar.

Untuk pembanding yang sehat, ambil contoh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu yang memang membutuhkan anggaran triliunan rupiah.[10] KPK memerlukan anggaran besar untuk menangani kasus korupsi besar yang bisa terjadi di level manapun dalam struktur pemerintahan.[11] Begitu juga Komisi Yudisial yang harus melakukan pengawasan terhadap profesi hakim yang tersebar di seluruh Indonesia.[12]Ombudsman Republik Indonesia (ORI) harus melakukan penanganan pengaduan maladministrasi dalam pelayanan publik yang terjadi di seluruh Indonesia, sementara ada ribuan jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara bagi rakyat.

Dapat disimpulkan anggaran tersebut tidak akan berkurang signifikan jika sebagian fungsi lembaga-lembaga tersebut dikembalikan kepada Pemerintah. Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR RI, menyebut argumen pemborosan anggaran ini sebagai kritik yang nisbi belaka.[13]

Kedua, kecenderungan global menunjukkan terjadi perubahan yang signifikan dalam perimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Perubahan ini adalah apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai munculnya ‘Trias Politica’ baru, yakni: Negara (State), Masyarakat Sipil (Civil Society) dan Pasar (Market).[14] Dalam format baru ini, terjadi kolaborasi-kolaborasi strategis dalam penyelenggaraan urusan publik yang semula dimaknai sebagai tanggung jawab pemerintah semata.

Untuk menjelaskan hal tersebut penulis akan menyebutnya sebagai negara co-managed. Dalam pembagian kekuasaan tradisional juga terjadi varian-varian fungsi yang overlap antar tiga cabang kekuasaan utama (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Kehadiran lembaga negara penunjang dengan karakter independensinya ini oleh Meny dan Knapp (1998) telah disebut sebagai cabang kekuasaan negara keempat (the fourth branch of government).[15]

Dalam konteks kecenderungan global yang mengarah pada co-managed inilah lembaga-lembaga negara penunjang bermunculan. Di satu sisi, kehadiran dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mempercepat penyelenggaraan urusan publik yang kian beragam dan spesifik dalam mencapai tujuan negara. Di sisi lain kehadiran mereka juga mencerminkan kohesivitas antar ketiga elemen tersebut, yakni masyarakat, pasar dan negara.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang awalnya memasuki wilayah-wilayah pengambilan keputusan di tingkat pelaksanaan, kini telah masuk ke wilayah-wilayah penyelenggaraan negara yang lebih strategis. Di Inggris, terbentuk lebih dari 350 lembaga sejenis.[16] Beberapa negara yang jumlah populasinya jauh di bawah Indonesia, seperti Selandia Baru, hal sejenis juga meningkat cukup signifikan.

Di Indonesia keberadaan berbagai lembaga negara penunjang ini juga berkontribusi pada percepatan rekonsiliasi pasca reformasi. Bagaimanapun, secara alamiah reformasi selalu menyisakan cukup banyak kelompok sosial yang merepresentasikan status quo dan ketidakpercayaan (distrust) di masyarakat. Situasi ini sering kali menyebabkan terjadinya konflik yang bersifat laten dan kontra produktif dalam penyelenggaraan negara.

Evaluasi terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara penunjang di Indonesia perlu mempertimbangkan fenomena sosial tersebut secara mendalam dan tidak hanya sekadar menganalisis urgensi fungsi administratif dan kemudian struktur dan kedudukan mereka dalam konstelasi organ-organ negara. Wacana publik tentang keberadaan lembaga negara penunjang di Indonesia dalam beberapa hal mulai terperangkap pada semacam reaksi negatif dari kekuatan ‘anti reformasi’ dari pada sebuah evaluasi yang proporsional.

Ketiga, pembahasan tentang keberadaan lembaga negara penunjang cenderung mengarah pada posisi dan kedudukannya dalam struktur kelembagaan negara dan jarang dilihat sebagai konsekuensi dari aliran kebijakan sosial yang dipilih. Keberadaan komisi-komisi negara biasanya bermula dari tujuan pemenuhan kesejahteraan rakyat oleh negara. Oleh beberapa pihak, keberadaan komisi ini kadang disebut sebagai salah satu implementasi dari negara kesejahteraan (welfare state). Secara historis, penganut konsepsi welfare state telah menjadi promotor utama skema ini.

Penganut gagasan negara kesejahteraan telah mendapatkan banyak kritik atas inefisiensi yang terjadi pada organ-organ negara mereka. Pembentukan lembaga negara penunjang ini merupakan respon dari aliran negara kesejahteraan untuk menghadapi kritik dari aliran seberangnya, yakni penganut faham residual atau liberal. Aliran ini gencar mempromosikan trilogi liberalisasi: deregulasi, debirokrasi dan privatisasi.

Untuk penjelasan, penyederhanaan berikut mungkin cukup membantu. Ada dua pendekatan utama dalam kebijakan sosial: pertama adalah pendekatan universal; dan kedua pendekatan residual. Dalam cara pandang pertama (universal) pelayanan publik—terutama untuk sosial dasar—dilihat sebagai hak universal dari semua warga negara. Untuk itu negara bertanggung jawab memenuhinya tanpa diskriminasi, baik secara ekonomi maupun sosial. Apakah adil jika warga yang secara ekonomi relatif mampu juga dilayani oleh pemerintah? Instrumen keadilan bukan pada layanan, tapi pajaklah yang kemudian menjadi instrumen keadilan. Warga negara yang berpendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar melalui skema pajak progressif.

Sebaliknya untuk cara pandang kedua (residual), layanan sosial lebih dilihat sebagai kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan sendiri atau menjadi tanggung jawab masyarakat melalui mekanisme pasar. Hanya jika ada warga negara yang tidak mampu barulah negara turun tangan untuk memenuhinya. Pelayananlah yang menjadi paramenter keadilan, sehingga tidaklah layak jika warga yang mampu juga dilayani oleh negara. Implikasi dari cara pandang ini biasanya adalah menekan seminim mungkin intervensi negara, seperti pengenaan pajak.

 

Aliran Pikir, Layanan Keadilan dan Lembaga Negara Penunjang

Bagaimana melihat urgensi Komisi Informasi dalam dua kaca mata tersebut? Penyelesaian sengketa akan dilihat sebagai suatu bentuk pelayanan publik terkait keadilan. Dalam skema konvensional fungsi ini dijalankan oleh lembaga negara, katakanlah pengadilan, dengan skema monopolistik. Secara alamiah pemenuhan dalam skema monopolistik cenderung akan terdistorsi dan pada saat itu kesejahteraan akan terganggu. Di sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara hal ini lazim terjadi. Respon terhadap persoalan ini akan melahirkan skema yang berbeda dari dua cara pandang tersebut di atas.

Skema universal akan berusaha mengoreksi fungsi tersebut dengan cara memberikan peluang bagi aktor non state sebagai penyeimbang untuk terlibat, namun masih dalam skema penyelenggaraan kewajiban oleh negara yang diperkuat. Kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang atau pengadaan aparatur adhoc menjadi skema yang dipilih. Pemenuhan layanan keadilan dilihat sebagai pemenuhan hak-hak dasar warga negara, sehingga tetap menjadi tanggung jawab negara. Oleh karenanya pembiayaan tetap dibebankan kepada negara.

Dalam cara pandang residual atau pasar, upaya untuk mengoreksi fungsi tersebut dilakukan dengan penyerahan urusan kepada pasar sebagai alternatif. Skema ini kemudian dikenal sebagai privatisasi atau liberalisasi. Pemenuhan layanan keadilan dalam hal tertentu, menurut cara pandang ini, dapat diselesaikan oleh warga negara melalui mekanisme pasar. Pembiayaan ditanggung langsung oleh warga negara. Kemunculan lembaga-lembaga arbitrase yang dikelola oleh institusi swasta menjadi salah satu bentuk nyata dari gagasan ini.

Aliran pertama cenderung menarik aktor non negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan urusan oleh negara (co-managed), sedangkan aliran kedua cenderung melepaskan urusan kepada pasar (self managed). Dalam kenyataan tidak ada negara yang dapat diidentifikasi sebagai penganut salah satu cara pandang secara murni, karena masing-masing negara kini menggunakan pendekatan tersebut untuk sektor-sektor yang secara sosial- ekonomi dinilai lebih cocok dan secara konstitusional dinilai tidak bertentangan. Namun dari sisi porsi pilihan skema dan sejarah kebijakan sosial ekonomi yang dianut dapatlah dikatakan bahwa negara tertentu lebih condong pada salah satu aliran.

Bagaimana dengan Indonesia? Secara sosial-ekonomi kesenjangan masih memiliki spektrum yang luas. Secara konstitusional jelas tidak ada penjelasan eksplisit bahwa negara ini didirikan dengan cita-cita untuk meliberalisasi urusan-urusan publik yang mendasar. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas secara mendalam pilihan sistem sosial-ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Namun demikian, untuk struktur kapasitas sosial warga negara yang masih sangat senjang, terlalu gegabah memilih pendekatan privatisasi dalam mengupayakan keadilan dalam pelayanan informasi publik.

Kritik terhadap keberadaan lembaga-lembaga negara penunjang paska reformasi, dimana Komisi Informasi adalah salah satunya, harus didudukkan dalam cara pandang yang tepat sebelum mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menjalankan fungsi yang dimandatkan. Hal ini penting agar tidak melahirkan kesimpulan yang prematur dan dangkal atau sebaliknya bersandar pada pembelaan yang reaktif dan tak berdasar.

Di dunia bisnis, yang sangat berkepentingan dengan efisiensi, telah berkembang skema-skema integrasi untuk mengejar economic of scale, baik horozintal maupun vertikal. Di satu sisi, berbagai konglomerasi bisnis di bawah holding company telah mengenal pola ini untuk mempertahankan keberlanjutan keluarga bisnis mereka. Ratusan perangkat analisis telah dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Namun demikian, di sisi lain, berkembang juga pembentukan unit-unit bisnis baru yang dikenal dengan nama specific purpose vehicle (SPV).

SPV biasanya didirikan untuk suatu tujuan yang spesifik. Pilihan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik prioritas dan resiko kegagalan pada unit-unit bisnis lama atau inti jika dibebankan untuk menjalankan misi khusus tersebut. Evaluasi atas keberhasilannya lebih sempit karena berfokus pada pencapaian misi yang dapat diukur dengan keuntungan dan kesehatan rasio keuangan dari bisnis baru yang dikembangkan.

Dalam beberapa hal, lembaga negara penunjang dapat dianalogikan sebagai SPV bagi negara untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusional yang spesifik. Namun dalam konteks kenegaraan di Indonesia, evaluasi atas efektivitas lembaga penunjang tak sepenuhnya bisa diarahkan pada keberhasilan menjalankan tugas-tugas administratif yang dimandatkan oleh Undang-Undang. Keberadaan lembaga negara penunjang harus juga dilihat dalam konteks sejarahnya, yakni reformasi. Evaluasi atasnya tidaklah cukup pada sebatas kinerja administratif belaka, tapi juga dalam konteks dinamika reformasi yang memiliki peran alamiahnya sendiri.

 

Reformasi vs Kontra Reformasi

Sejak ratusan tahun lampau, sejarah telah membuktikan bahwa suatu reformasi secara alamiah akan mendapatkan lawan dialektikanya, yakni kontra reformasi (counter reform).

Untuk jangka panjang, reformasi dan kontra reformasi akan terlihat sebagai suatu dinamika sosial yang niscaya terjadi. Oleh karenanya kontra reformasi juga dimaknai sebagai reformasi internal dari ‘status quo’ untuk mempertahankan eksistensinya.

Dalam kenegaraan, reformasi dapat diliat sebagai mekanisme internal suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam percaturan peradaban dunia. Tanpa dinamika ini, suatu struktur dan entitas sosial akan mengalami apa yang disebut sebagai pelapukan internal dan menunggu ajal peradabannya.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan perkembangan di seputar pemikiran mengenai dialektika tersebut. Namun akan dilihat sebagai konteks dalam memahami posisi lembaga-lembaga negara penunjang yang lahir pasca reformasi di mana Komisi Informasi adalah satu diantaranya. Hal ini dipilih untuk menghindari perdebatan teknokratik dan administratif terkait fungsi normatif Komisi Informasi yang telah diatur oleh UU KIP dan akan dibahas pada bagian lain. Premis yang digunakan adalah: “suatu reformasi akan berhasil jika secara alamiah mendapatkan reaksi positif dari saudara kandungnya yang bernama kontra reformasi”.

Sejarah membuktikan reformasi akan mengalami kegagalan ketika ia dikalahkan oleh dua penyakit utama: menguatnya ‘anti reformas’i dan terbebani oleh banyaknya ‘penunggang gelap’ reformasi. Anti reformasi, berbeda dengan kontra reformasi. Kekuatan anti reformasi, berbeda dengan kontra reformasi, akan memberikan reaksi negatif dengan memilih skema membunuh inisiatif-inisiatif reformasi, bukan melakukan koreksi internal. Sebaliknya, penumpang gelap (free rider) dari suatu reformasi akan menyebabkan organ-organ reformasi hancur dari dalam. Penunggang gelap ini adalah pemetik rente sesaat yang tak memiliki ikatan kuat terhadap agenda reformasi itu sendiri.

Pada awal era reformasi, isu perlindungan HAM, anti korupsi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi telah menjadi kata kunci di berbagai media dan pertemuan-pertemuan publik untuk memberikan tanda bahwa pihak yang mengutarakan bukanlah bagian dari rezim otoriter Orde Baru. Oleh karenanya ia berhak untuk diakui sebagai pendukung perubahan yang dikenal dengan istilah reformasi. Kata reformasi juga dipilih sebagai pesan bahwa keinginan kolektif elit akan perubahan bukanlah melalui suatu revolusi. Bagaimanapun, stigma negatif revolusi telah mendapatkan tempat yang mapan dalam benak para elit yang menginginkan perubahan, di samping prasyarat sosial politik yang tak terpenuhi untuk terjadi.

Polemik dalam Pembahasan

UU KIP pada awalnya diusulkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil pada tahun 2000 sebagai bagian dari upaya melembagakan transparansi dalam pengelolaan negara di satu sisi dan melindungi hak warga negara atas informasi di sisi lain. Inisiasi gagasan ini merupakan bagian dari salah satu agenda utama reformasi, yakni menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, bersih dan dipercaya.

Beberapa tahun kemudian, terjadi perbedaan pendapat pada saat pembahasan UU KIP masuk ke tingkat penentuan lembaga yang akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang ini. Pintu masuk pembicaraan adalah: siapa yang pertama kali bertanggung jawab untuk memecahkan kendala akses informasi akibat penolakan atau pengabaian oleh Badan Publik?Ada keinginan awal dari pemerintah untuk menyerahkan fungsi ini ke pengadilan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan keinginan DPR, Pemerintah mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga yang yang lebih tegas posisinya sebagai bagian dari eksekutif (executive heavy). Sementara, DPR lebih menginginkan suatu lembaga yang independen dalam menjalankan fungsinya. Usulan DPR mengenai definisi ‘lembaga mandiri’ yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi dalam definisi tentang Komisi Informasi menjadi pangkal perdebatan. Pemerintah mengusulkan hanya ‘lembaga’ yang berfungsi sebagai penyelesai sengketa. Kekhawatiran Pemerintah lembaga ini akan menjadi ‘super body’ jika disebut sebagai lembaga mandiri.

Pilihan Pemerintah sempat mengarah kepada semacam arbritase yang menitikberatkan fungsinya pada mediasi dan berada di bawah naungan eksekutif. Untuk mendukung pendapatnya Pemerintah memberikan beberapa contoh, antara lain Inggris, India, Jepang, dan Thailand.

Sofyan A. Djalil, S.H, MA, MALD (Menteri Kominfo): ‘Kalau kita melihat pengalaman di Inggris misalnya, ada yang disebut dengan Policy Implementation Body, lembaga yang mengurus bagaimana supaya undang-undang ini dapat dilaksanakan, bentuknya ‘ditunjuk’. Seorang information commisioner yang ditunjuk oleh Ratu Inggris, tugasnya adalah mendorong agar badan publik melaksanakan fungsi dan mematuhi The Freedom of Information Act. Kemudian menyusun dan menyebarkan petunjuk pelaksanaan dan memberikan saran dan nasihat bilamana masyarakat ingin membutuhkan informasi, misalnya. Kemudian yang ketiga, memberikan penilaian terhadap badan publik dan memberikan pelayanan informasi, apakah misal sebuah badan publik depatemen A, departemen B telah sesuai melaksanakan tugasnya yang diinginkan oleh undang-undang, memberikan rekomendasi, memberikan langkah-langkah yang diambil untuk mendorong terciptanya pelayanan badan publik yang sesuai dengan undang-undang. Dan yang selanjutnya memberkan laporan tahunan kepada DPR terhadap tugas-tugas yang dijalankannya… di Thailand badan ini tentunya Officer Information Board yang dibentuk oleh Perdana Menteri… Perdana Menteri sendiri sebagai Ketua. Kemudian Sekretaris Perdana Menteri, sebagai Sekjen… Di India, ada Central Information Commission yang dibentuk pemerintah dapat melakukan tugas sama dengan kewenangan pengadilan perdata… Di Jepang, … Information Board adalah badan penyelesaian informasi yang anggotanya terdiri dari 12 orang. Apabila terdapat suatu sengketa informasi maka Information Board membentuk sesuatu (yang, Pen.) terdiri 3 anggota Information Board untuk menangani masalah tersebut… ‘ [19]

Drs. H. Slamet Effendi Yusuf (F-PG): ‘… kita menginginkan yang kita pakai di dalam butir 16 angka 4 adalah Komisi Informasi dengan alasan tadi sudah dikemukakan, … usul pemerintah itu dengan contoh dari berbagai negara, … adalah suatu lembaga yang langsung berada di bawah pemerintah, sedangkan konsep kita tentang Komisi Informasi adalah sebuah komisi yang bersifat mandiri, independen. Walaupun nanti sosoknya seperti apa, akan kita tentukan nanti, tapi jangan sampai kemudian Komisi Informasi ini merupakan bagian dari negara dalam pengertian sempit yaitu pemerintah. Karena tadi contoh-contoh itu sejak dari Inggris diangkat oleh Ratu, di India dan sebagainya itu … adalah bagian dari aparatur pemerintah. Jadi oleh karena itu yang harus kita kompromikan di situ, bahwa kami dalam konsep RUU ini adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dengan fungsi-fungsi yang tadi kita sebutkan nanti kita akan sepakati. Terima kasih’.[20]

Pembahasan akhirnya diputuskan untuk dibawa ke tingkat Panitia Kerja (Panja), dengan pertimbangan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut perlu melihat ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan fungsi lembaga ini. Setelah melakukan berbagai pembahasan tentang struktur, keanggotaan dan proses kerja Komisi Informasi, akhirnya pada raker 5 Februari 2007 Pemerintah menyetujui usul DPR untuk menggunakan kata ‘lembaga mandiri’.

Sofyan A. Djalil, S.H, MA, MALD (Menteri Kominfo): ‘… semua fraksi menginginkan istilah mandiri, sebenarnya pemerintah juga tidak keberatan istilah mandiri. Cuma rumusan mandiri di sini kami menjelaskan: menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksaannya, bukan berarti melepaskan perintah dari tanggung jawab itu… bahwa dia itu bebas dalam menjalankan amanah Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Tetapi seandainya Dewan menginginkan juga bersifat mandiri kita masukkan, pemerintah tidak keberatan selama seperti tadi mandiri dalam arti apa’.[21]

Hasil akhir dari perumusan tersebut, Komisi Informasi hanya diberi mandat oleh UU KIP dalam dua hal utama: menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi.

Bagaimana posisi Komisi Informasi dalam konteks reformasi? Pada akhirnya keberhasilan Komisi Informasi untuk menjalankan perannya sebagai pelaksana Undang-Undang akan ditentukan oleh kemampuan mengelola konflik antara pemohon informasi dan badan publik sebagai penguasa informasi. Keberhasilan mentransformasi konflik tersebut akan terlihat dengan adanya sikap alamiah berupa ‘perlawanan’ terhadap keadaan oleh Badan Publik melalui upaya penyesuaian dan perbaikan internal dalam mengatasi tekanan permintaan. Skema inilah yang disebut sebagai reaksi positif dari kontra reformasi. Dalam kenyataan, biasanya perubahan ini memakan waktu lebih lama dari target-target normatif yang telah ditetapkan dalam UU KIP itu sendiri.

Dalam konteks ini, inisiatif DPR untuk membentuk Komisi Informasi yang tidak berada di bawah kendali pemerintah mendapatkan tempatnya. Kemauan Pemerintah untuk menyetujui keinginan DPR tersebut—dengan tawaran sepanjang kemandirian lembaga ini dibatasi dalam koridor pelaksana UU KIP—adalah suatu bentuk reaksi positif atas tujuan perubahan yang ingin dicapai.

Memahami Kinerja Komisi Informasi

Pada tahun awal Komisi Informasi mulai menjalankan tugasnya, hampir sebagian besar sengketa Informasi Publik yang terjadi menyangkut informasi yang telah dinyatakan terbuka oleh Undang-Undang. Kebanyakan sengketa bersumber pada masalah-masalah prosedural yang berpangkal dari permohonan yang tidak dijawab, keberatan pada atasan yang tidak ditanggapi dan beberapa faktor lain.[22] Hanya sedikit sengketa yang masuk ke wilayah substansial.

Hingga tahun 2013, kurang dari 5% sengketa informasi yang berlanjut ke pengadilan. Ini menjawab keinginan yang ada dalam pembahasan rancangan Undang-Undang, di mana Sofyan Jalil (Menteri Kominfo saat itu) dalam rapat pembahasan berharap sebagian besar sengketa selesai di Komisi Informasi.

Tiga putusan ajudikasi pertama Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan oleh Badan Publik. Dari sisi substansi, permintaan informasi memang menyangkut informasi yang sangat spesifik dan terkait dugaan adanya tindakan pidana dan kerugian negara, yakni: kasus Blora Patra Gas Hulu, kasus SPJ Dana BOS 5 SMP di DKI dan kasus besaran dan nama pemilik rekening anggota Polri yang dikenal dengan ‘Kasus Rekening Gendut’. Mulai muncul keraguan atas efektivitas lembaga negara penunjang ini. Namun dalam perkembangan berikutnya lebih banyak putusan ajudikasi Komisi Informasi, baik Pusat maupun Provinsi, yang diterima para pihak dan dijalankan.

Beberapa penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi juga telah menjadi pemicu bagi Badan Publik untuk menjalankan UU KIP dan memperbaiki standar pelayanan. Kasus permintaan informasi hasil penilaian seleksi masuk perguruan tinggi di UGM[23] misalnya, telah menyebabkan panitia SNMPTN mulai memikirkan sistem layanan berbasis IT untuk mengatasi permintaan sejenis. Kasus permintaan informasi terkait hasil penilaian atas kenaikan pangkat salah satu staf di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan[24] telah membangun kesadaran di kalangan PNS bahwa mereka berhak mengetahui hasil penilaian kenaikan peringkat mereka. Kasus permintaan informasi mengenai status peralihan hak atas tanah oleh seorang ahli waris di Yogyakarta[25] telah menginspirasi beberapa warga yang mengalami persoalan serupa untuk mengajukan permintaan yang sama. Di Bandung, seorang pemohon berlatar belakang PNS dan diberhentikan akhirnya berhasil mendapatkan informasi mengenai status pemberhentian yang berimplikasi kepada pemenuhan hak-haknya. Selama empat tahun ia telah mencoba untuk mendapatkan informasi tersebut dan selalu gagal.[26] Banyak lagi penanganan sengketa informasi lain yang telah berhasil diputus dan akhirnya pihak Badan Publik mulai memahami bahwa apa yang selama ini menurut mereka dirahasiakan ternyata sesungguhnya adalah informasi yang terbuka.

Beberapa putusan ajudikasi awal yang tak dijalankan namun telah berkekuatan hukum tetap telah mengundang pro kontra di internal Badan Publik. Beberapa badan publik sejenis akhirnya menjadikannya acuan dan mulai menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan. Meskipun untuk kasus sengketa informasi SPJ dana BOS antara ICW dan 5 SMP di DKI[27] tak dijalankan, namun putusan ini telah mulai dijadikan acuan oleh beberapa Badan Publik sekolah pada periode periode berikutnya.

Di Kota Bandung terjadi sengketa informasi antara salah satu warga dengan Dinas Pendidikan Kota. Informasi yang diminta adalah salinan dokumen Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta dokumen Realisasinya untuk Tahun Pelajaran 2009-2012 untuk SMPN, SMAN, dan SMKN di Kota Bandung. Dalam sidang di Komisi Informasi Jawa Barat dokumen tersebut diputus terbuka oleh Majelis Komisioner, namun Dinas Pendidikan Kota menyatakan keberatan dengan alasan dokumen tidak dikuasai oleh mereka, melainkan pada sekolah yang bersangkutan meskipun dalam sidang Dinas Pendidikan menyatakan sekolah wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas.

Sidang dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pemohon dikalahkan dengan alasan legal standing. Meskipun permohon awal ini gagal mendapatkan informasi, namun setelah kasus ini Dinas Pendidikan mengumpulkan seluruh sekolah dan meminta mereka menyiapkan dokumen tersebut jika diminta oleh publik, karena dokumen tersebut adalah dokumen terbuka. Dinas Pendidikan menghimbau agar sekolah-sekolah berkonsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi tentang prosedur pelayanan informasi.

Di Kota Bekasi, semula sekolah memahami bahwa rencana anggaran dan realisasinya di sekolah hanya wajib diberikan berupa ringkasannya saja. Namun setelah terjadi sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Barat dengan putusan bahwa informasi berupa laporan lengkap adalah dokumen terbuka, Dinas Pendidikan berinisiatif mengumpulkan seluruh perwakilan sekolah di Kota Bekasi dan memberikan penjelasan mengenai standar prosedur layanan informasi bagi sekolah. Salah satu sekolah negeri di Kota Bekasi bahkan setelah pertemuan tersebut kemudian menyediakan sebuah ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik.

Kasus di atas hanya sebagian kecil dari beberapa gambaran mengenai perubahan yang terjadi di Badan Publik. Dalam beberapa sektor, Komisi Informasi memang hanya menyelesaikan satu atau beberapa sengketa informasi yang diajukan Pemohon. Namun dari pengalaman di atas, Badan Publik menyikapi putusan Komisi Informasi dengan meningkatkan pelayanan informasi publik.

Dalam mendorong transparansi anggaran, Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa dokumen anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA dan RKA-K/L) adalah dokumen terbuka. Surat edaran dikeluarkan karena terjadi perbedaan pendapat antar Badan Publik tingkat Pusat terhadap status dokumen tersebut ketika Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengajukan permohonan kepada puluhan kementerian dan lembaga dalam rangka studi uji akses.

Penyelesaian sengketa Informasi telah mendorong berbagai perubahan di internal Badan Publik. Badan Publik diharuskan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sedianya paling lambat dua tahun setelah disahkan (2010). Merebaknya sengketa juga telah mengakibatkan banyak Badan Publik terdorong untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Melakukan evaluasi dengan melihat perkembangan-perkembangan di atas jauh lebih substansial daripada sebatas mengukur kinerja administratif lembaga ini berdasarkan jumlah sengketa yang diselesaikan. Kinerja administratif ini penting tapi tidak cukup. Kendati sebagian besar sengketa terselesaikan, jika tak terjadi perubahan-perubahan di atas kemungkinan lembaga negara penunjang ini telah kehilangan tujuan historisnya dalam konteks reformasi.

 

Kedudukan, Fungsi Administratif dan Pertanggungjawaban Komisi Informasi

Di atas telah dibahas bahwa Komisi Informasi merupakan salah satu lembaga negara penunjang (state auxilary body). Untuk tingkat pusat, meskipun dipilih oleh DPR, Komisi Informasi Pusat diangkat oleh Presiden. Posisi Presiden di sini adalah sebagai pemegang kekuasaan administratif tertinggi. Kendati Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Presiden, namun Presiden dalam hal ini tidak memiliki hak prerogatif untuk mengganti anggota Komisi Informasi secara sepihak. Hal ini berbeda dengan jabatan menteri atau jabatan dalam lembaga-lembaga negara penunjang yang dibentuk berdasarkan prerogatif Presiden.

Di Inggris pengangkatan Komisioner Informasi dilakukan oleh Ratu sebagai Kepala Negara, bukan oleh Perdana Menteri. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dirangkap oleh Presiden. UUD 1945 tidak mengatur pemisahan yang jelas kapan Presiden melakukan kewenangannya sebagai Kepala Negara dan kapan sebagai Kepala Pemerintahan sebagaimana pemisahan yang lazim terjadi di negara monarki. Berdasarkan William G. Andrews[28] yang menyitir pendapat Thomas Paine[29] dalam Common Sense yang ditulis pada awal revolusi Amerika Serikat, Jimly Asshiddiqie[30] menyatakan bahwa Konstitusilah yang menjadi Kepala Negara. Penulis akan menyebut ini sebagai ‘Metafora Jimly’:

Istilah ‘kepala negara simbolik’ dipakai sejalan dengan pengertian ‘the Rule of Law’ yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan latar belakang sejarah kerajaan (monarki). Dalam monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis.

Bagaimanapun, Konstitusi kita telah mengatur bahwa Presiden adalah adalah Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan. Komisi Informasi bukanlah lembaga negara penunjang yang dibentuk berdasarkan amanah konstitusi. Organ ini dibentuk berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sebagian pihak melihatnya sebagai organ pemerintah (eksekutif) yang menjalankan fungsi yudisial. Independensi Komisi Informasi terletak pada fungsi tersebut.

Paulus Efendi Lotulung, dalam H.M Laica Marzuki[31] menyatakan bahwa lembaga-lembaga ini harus dilihat sebagai organ pemerintah yang menjalankan fungsi semi peradilan (quasi judicial). Putusan lembaga ini dapat digugat di pengadilan karena merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Contoh nyata untuk hal ini, adalah putusan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dapat digugat di pengadilan, sebagaimana yang dialami oleh Komisi Informasi pada awal berfungsi.

Dalam perkembangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Melalui peraturan ini, Komisi Informasi bukan lagi subjek yang digugat di Pengadilan. Mekanisme yang dilaksanakan mirip dengan proses banding yang merupakan upaya hukum yang berawal dari keberatan para pihak terhadap putusan Komisi Informasi. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk memenuhi amanat UU KIP yang mengatur bahwa: ajudikasi di Komisi Informasi menghasilkan putusan yang setara dengan pengadilan (penjelasan Pasal 23),[32] dan Komisi Informasi bukanlah para pihak ketika gugatan dilakukan di pengadilan (Pasal 48).

Kendati dinyatakan putusan Komisi Informasi ‘setara vonnis’, tetaplah bukan merupakan putusan pengadilan. Penulis berpendapat ia adalah produk hukum pemerintah yang yang bersifat vonnis. Karena kekhususan sifatnya, maka upaya hukum yang ditempuh tidak melalui gugatan namun melalui skema keberatan sebagaimana layaknya banding. Penulis tidak bermaksud membahas lebih lanjut tentang sifat putusan Komisi Informasi, karena akan dibahas pada bagian lain dari buku ini.

Bagian ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa bagaimanapun posisi Komisi Informasi merupakan bagian dari eksekutif. Sehingga, karenanya ia memiliki pertanggungjawaban fungsi administratif kepada Presiden. Pasal 28 UU KIP telah mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi terhadap pemegang kekuasaan administratif tertinggi di masing-masing tingkatan, Komisi Informasi Pusat kepada Presiden, Komisi Informasi Provinsi kepada Gubernur dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Pasal ini juga mengatur kewajiban Komisi Informasi untuk memberikan laporan tersebut kepada legislatif. Dua hal ini mencerminkan apa yang dimaksud sebagai akuntabilitas administratif dan akuntabilitas politik Komisi Informasi.

Secara normatif, di satu sisi, apabila hal tersebut dilakukan maka kewajiban minimum sudah terpenuhi. Kebanyakan lembaga menyatakan hal ini telah cukup. Di sisi lain, juga terjadi kritik bahwa penyampaian pertanggungjawaban administratif dan politik di atas tidaklah mencerminkan fungsi historis lembaga-lembaga negara penunjang. Bagaimanapun lembaga ini memiliki karakter yang berbeda, dengan lembaga-lembaga negara lain.

Masyarakat sipil adalah salah satu principle yang utama dari mereka. Ini sebabnya dalam rancangan awal RUU KMIP yang diajukan oleh masyarakat sipil ke DPR, Komisi Informasi diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ke masyarakat luas, dengan menyatakan ‘Komisi Informasi bertanggung jawab kepada publik’.[33] Untuk menjawab kritik tersebut, kendati tidak ada pengaturan secara formil lembaga-lembaga negara penunjang harus mewajibkan dirinya untuk menyampaikan pertanggungjawaban ke masyarakat luas melalui media yang memungkinkan. Peran media massa di sini menjadi penting.

 

Perkembangan di Negara Lain

Ada berbagai alasan mengapa banyak negara yang memiliki Undang-Undang yang menjamin hak untuk tahu memilih membentuk lembaga seperti Komisi Informasi atau yang sejenis. Beberapa alasan tersebut antara lain adalah diperlukan focal point untuk menjamin terselenggaranya hak atas informasi dengan skema dan tujuan yang khusus. Alasan lain, adalah diperlukan upaya khusus untuk mengurangi hambatan yang secara alamiah biasanya terjadi pada pelayanan publik, dimana pelayanan informasi adalah salah satunya. Hal berikutnya, keterbukaan informasi juga mensyaratkan perlindungan atas informasi tertentu yang dikenal dengan istilah pengecualian (exemption). Keberadaan Komisi Informasi diperlukan untuk memutus status suatu informasi manakala terjadi perbedaan persepsi atau kepentingan antara suatu otoritas publik dan pemohon informasi.

Open Society, suatu lembaga yang aktif mengembangkan riset terkait keterbukaan informasi, telah mengidentifikasi ada beberapa bentuk utama dari institusi yang mengemban fungsi tersebut: (i) menunjuk Komisioner Informasi (Inggris, Slovenia, Serbia, Hungaria, Skotlandia); (ii) membentuk Komisi atau Lembaga (Meksiko, Perancis, Portugis; (iii) memberikan tugas tambahan kepada Ombudsman untuk mengawasi pemenuhan hak tersebut (Swedia, Norwegia, Bosnia, Selandia Baru); (iv) memberikan tugas tambahan kepada badan lain yang secara khusus diberikan tugas untuk mengawasi pemenuhan hak atas informasi (Afrika Selatan, Turki). [34]

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Legal Leaks[35] terhadap 40 negara-negara di Eropa diperoleh fakta sebagai berikut: ada 11 negara memilih penyelesaian sengketa langsung ke pengadilan, sedangkan 13 negara memilih untuk menggunakan Komisi Informasi, dan 13 negara menggunakan Ombudsman. Adapun kecenderungan global saat ini adalah membentuk Komisi Informasi atau Komisioner Informasi (Open Society).[36] Perbedaan yang terlihat biasanya yang menggunakan Komisi Informasi, akan diisi oleh beberapa komisioner. Sedang yang menggunakan istilah Komisioner Informasi biasanya hanya ditempatkan satu orang Komisioner yang memimpin suatu kantor atau sekretariat. Adapun fungsinya tidak terlalu jauh berbeda.

 

Komisi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

Dalam perjalanan, penanganan sengketa informasi oleh Komisi Informasi mulai masuk ke wilayah sengketa terkait informasi pribadi yang dikuasai oleh Badan Publik. Beberapa diantaranya, informasi hasil penilaian CPNS Kota Medan, sengketa informasi terkait dokumen warkah di Padang, Surabaya, Sleman, Polewali Mandar, Sidoarjo, Batam dan Bekasi, sengketa informasi hasil penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Majelis Komisioner kemudian mengubah skema putusan yang dipersempit dari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang, dimana informasi dinyatakan hanya terbuka untuk Pemohon.

Undang-Undang KIP tidak mengatur opsi putusan untuk kasus seperti ini. Dalam beberapa kasus terkait informasi pribadi ini, Komisi Informasi telah mulai masuk kepada penanganan sengketa informasi pribadi yang biasanya ditangani oleh kompartemen khusus yang dibedakan dengan kompartemen yang menangani sengketa informasi publik.

Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Berbeda dengan UU Kebebasan Informasi, UU Perlindungan Data Pribadi selain mengatur kewajiban lembaga negara, juga mengatur lembaga swasta sebagai subjek yang dikenai kewajiban melindungi data pribadi yang mereka kuasai. Namun ada juga UU Kebebasan Informasi yang mengatur lembaga swasta. Afrika Selatan, adalah contoh negara yang juga mengatur akses informasi publik hingga ke lembaga swasta melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi mereka. [37]

Penelusuran normatif terhadap kerahasiaan pribadi (privacy) pada tataran internasional biasanya dimulai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menghasilkan kovenan yang secara khusus melindungi kerahasiaan pribadi terkait komunikasi dan teritori:

article 12:

No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks on his honour or reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interferences or attacks.

Ketentuan tersebut kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Lebih jauh isu ini juga masuk ke wilayah-wilayah sektoral, seperti: kerahasiaan pribadi dalam sektor perbankan, kesehatan, dsb. Dalam lingkup regional, pada European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms[38] juga telah memasukkan hak atas privacy sebagai salah satu ketentuan.

Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang kerahasiaan pribadi. Di beberapa negara, perlindungan terhadap informasi pribadi bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadi seseorang dari intervensi negara dan pasar yang erat kaitannya dengan sejarah Perang Dunia Kedua. Sensitivitas terhadap informasi pribadi beragam di setiap negara.

Di Eropa, secara historis kepedulian terhadap perlindungan informasi pribadi terkait dengan pengalaman buruk selama Perang Dunia Kedua (Banizar, 2011)[39] dan pemanfaatan teknologi komputer di era 1960an.[40] Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara menerapkan umumnya prinsip-prinsip berikut: (a) obtained fairly and lawfully; (b) used only for the original specified purpose; (c) adequate, relevant and not excessive to purpose; (d) accurate and up to date; (e) accessible to the subject; (f) kept secure; and (g) destroyed after its purpose is completed. [41]

Untuk melihat berbagai kemungkinan terjadinya pengungkapan terhadap kerahasiaan pribadi, Solove (2006) membangun kerangka bagi suatu sistem legal guna pemahaman yang lebih baik. Kerangka tersebut dia sebut sebagai taxonomy of privacy. Solove melakukan penelusuran dalam beberapa area pengelolaan informasi pribadi sebagai berikut: (1) pengumpulan informasi; (2) pengolahan informasi; (3) diseminasi informasi; (4) invasi.[42]

Di Indonesia, pada masa rezim Orde Baru berkuasa, instansi tertentu ditugasi untuk mengumpulkan data anggota keluarga tahanan politik. Pengawasan dilakukan untuk membersihkan lembaga negara dan mengawasi warga negara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan seseorang yang dinyatakan terlibat dalam faham dan organisasi sosial politik terlarang.[43] Lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola data tersebut dapat dengan mudah menyebarkannya ke lembaga lain atau pihak tertentu, tanpa ijin dan verifikasi oleh subjek pemilik data pribadi tersebut. Inilah salah satu bentuk pelanggaran kerahasiaan pribadi yang paling mendasar sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia.

Kini, berbagai perusahaan swasta dapat dengan mudah mentransaksikan data pribadi seseorang untuk kepentingan bisnis diantara mereka, yang dalam beberapa hal cenderung merugikan subjek pemilik data. Nomor telepon pribadi dan nomor rekening bank seseorang dengan mudah diperjualbelikan tanpa seizin pemilik data atau informasi.

Meski Indonesia belum memiliki UU yang mengatur secara khusus Kerahasiaan Pribadi, aspek konsekuensi berdasarkan subdomain kerahasiaan pribadi pada UU KIP diatur pada Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf g dan h.[44] Bagaimanapun, pengaturan tentang kerahasiaan pribadi berdasarkan ketentuan di atas masih jauh dari memadai. Jika perumusan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi suatu saat dirancang, maka satu hal yang penting adalah bagaimana menghindari efek kontraproduktif terhadap akuntabilitas Badan Publik akibat penggunaan alasan kerahasiaan pribadi yang berlebihan dan meluas.

Lebih khusus UU KIP juga membatasi pengecualian atas dasar kerahasiaan pribadi (pengecualian atas pengecualian) pada Pasal 17 huruf g dan h tersebut. Informasi pribadi yang ada pada Badan Publik tidak dapat dibuka manakala pengungkapan dilakukan untuk situasi tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU KIP. Balancing kepentingan publik terhadap kerahasiaan pribadi dilakukan dalam lingkup yang terbatas melalui Undang-Undang. Ini pula yang menyebabkan dalam konteks tertentu publikasi informasi pribadi tetap dapat dilakukan,[45]misalnya deklarasi aset penyelenggara negara, pengumuman penerbitan sertifikat tanah dalam kurun waktu tertentu di lokasi dalam administrasi pertanahan, dan sebagainya.

Dalam keseharian kita telah melihat begitu banyak pelanggaran terkait pemanfaatan data pribadi, terutama di sektor swasta yang telah masuk dalam kategori pelanggaran hak-hak pribadi warga negara. Beberapa negara telah menerbitkan UU Perlindungan Data Pribadi dan menunjuk suatu lembaga negara penunjang untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Di beberapa negara lain yang juga memiliki UU Kebebasan Informasi institusi ini ada yang digabung dengan Komisi Informasi yang menangani sengketa informasi publik. Beberapa negara tersebut adalah Estonia, Hungary, Malta, Meksiko, Serbia, Thailand, Inggris pada tingkat nasional, Kanada di beberapa provinsi, Jerman, dan Swiss pada level pemerintahan administratif yang lebih rendah (Banizar, 2011).[46]

Jika ke depan Indonesia merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan menginginkan dibentuknya lembaga penunjang yang akan menangani perselisihan terkait data pribadi maka perlu dipertimbangkan secara matang mengenai kedudukan lembaga ini. Apakah akan dibentuk secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam Komisi Informasi? Integrasi bisa dipilih dengan pertimbangan untuk pertimbangan agar tidak terjadi overlap fungsi ini ketika menyangkut informasi pribadi yang dikuasai oleh Badan Publik. Namun karena fokusnya yang spesifik, jika integrasi adalah pilihan, fragmentasi Komisi Informasi menjadi dua kompartemen juga perlu dipersiapkan dengan baik.

———-

[1] Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, cetakan kedua, 2006, hal. 339: ‘Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mixed­function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut’.

[2] Lay, Cornelis. “State Auxiliary Agencies”, dalam jurnal Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006, hal. 5-21. Baca juga, Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies): Tinjauan Hukum Tata Negara”, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 3, Juli-September 2005, hal. 275-287.

[3] Jennings, Sir Ivor. Cabinet Government, London: Cambridge University Press, 1969, hal. 76-76.

[4] Alder, John, and English, Peter. Constitutional and Administrative Law, London: Macmillan, 1989, hal. 233.

[5] Stoker, Gerry. The Politics of Local Government. 2nd edition, London: Macmillan Press, 1991, hal. 60-61.

[6] Meny, Yves and Knapp, Andrew. Government and Public in western Europe: Britain, France, Italy, Germany. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 1998, hal. 280.

[7] Op. cit., hal. 344, dan 352-353.

[8] Lihat harian Kompas: ‘Negara Bertaburan Lembaga’. 18 Juli 2011, hal. 1.

[9] Lihat Daftar Contoh Badan Publik dalam Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010.

[10] Lihat anggaran penyelenggaraan Pemilu 2009.

[11] Lihat anggaran KPK 2011 dan bandingkan dengan jumlah kepala daerah yang terkait dengan kasus korupsi.

[12] Lihat anggaran KY dan bandingkan dengan jumlah hakim di Indonesia.

[13] Y Thohari, Hajriyanto. Konsoloidasi Lembaga Komisi Negara. Official Website (http://hajriyanto.com/) diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

[14] Lihat Jimly dalam Membangun Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Efisien (http://www.jimly.com/), diakses pada tanggal 11 Desember 12.

[15] Op. cit. p. 281

[16] Lihat salah satu Annex pada FOI Act 2000, UK.

[17] Lihat Justo L González, dalam The Story of Christianity: Vol. 1: The Early Church to the Reformation. (KOTA TERBIT) Harper, 1984.

[18] Lihat Robin Bush dalam Nahdlatul Ulama and The Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

[19] DPR RI, Komisi I. Risalah Raker RUU KMIP. Jakarta, 20 Juni 2006, hal. 5-6.

[20] Ibid. hal 8-7.

[21] DPR RI, Komisi I. Risalah Raker RUU KMIP. Jakarta, 5 Februari 2007, hal. 9.

[22] Lihat Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2011.

[23] Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No.

[24] Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No.

[25] Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No.

[26] Lihat Putusan Komisi Informasi Provinsi jawa Barat No.

[27] Lihat Putusan Komisi Informasi Pusat No…..

[28] Andrews, William G. Andrews. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hal. 23.

[29] William G. Andrews, op. cit., hal. 24.

[30] Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal. 25.

[31] Marzuki, H.M Laica, ‘Beberapa Catatan Berkenaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) dalam Kaitan Berlakunya UU No. 5/86 Berikut Tentang Peradilan Tata Usaha Negara’, jurnal Projustisia, Tahun X No. 3, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1992, hal. 27.

[32] Penjelasan Pasal 23 UU KIP: … Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadil-an yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

[33] Anotasi UU KIP 2009, Op.cit. hal. 276-278

[34] Right2Info. ‘Information Commission/ers and Other Oversight Bodies And Mechanisms’ (http://right2info.org/), diakses pada 17 Jan 2013 pukul 17:52 WIB.

[35] Legal Leaks. ‘A Guide for Journalists on How to Access Government Information’, 2011, hal. 44.

[36] Loc. cit.

[37] Banisar, D, The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), The World Bank, 2011, hal. 11.

[38] Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, article 8: (1) Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence; (2) There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health of morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

[39] Banizar, D. Op. cit. hal. 6.

[40] Solove, D.J. ‘A Taxonomy of Privacy, University of Pennsylvania Law Review, Vo. 154, January 2006, No. 3, hal. 505.

[41] OECD, ‘Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data’. 1981.

[42] Solove, D.J. Op. cit. hal. 477.

[43] Semasa rezim Orde Baru berkuasa, doktrin ini dikenal dengan istilah bersih diri dan bersih lingkungan.

[44] Lihat UU KIP Pasal 17 huruf g: Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kese-hatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

[45] Banizar, D. Op. cit. Hal. 19.

[46] Op. cit. hal. 22-23.

Iklan