Laporan Tahunan

 

PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN

Keterbukaan Informasi publik merupakan komitmen pemerintahan Gubernur Kaltim,  H Awang Faroek Ishak, baik ketika bersama Wakil Gubernur  Kaltim H Farid Wadjdy pada periode 2008 – 2013, maupun berdampingan dengan Wakil Gubernur Kaltim, HM Mukmin Faisyal HP dalam kurun 2013 – 2018.

Pada masa bhakti lima tahun pertama ditetapkan visi “Kaltim Bangkit 2013”,  yakni “Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.”

Visi Tersebut Dijabarkan Melalui Tiga Agenda Pembangunan Daerah, yakni (1) Menciptakan Kaltim yang Aman, Demokratis, dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, (2) Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat, serta (3) Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pada lima tahun kedua ditetapkan visi “Kaltim Maju 2018”, yakni “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan.”

Visi Tersebut Dijabarkan dalam Lima Misi, yakni (1) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, (2) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan, (3) Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata, (4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik, serta (5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim.

Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka, yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan inovatif, jelas menjadi agenda penting pemerintahan Gubernur Kaltim,  H Awang Faroek Ishak, baik pada periode pertama maupun kedua masa jabatannya.

Secara kasat mata, ini tertuang dalam agenda pertama pembangunan sebagai perwujudan visi “Kaltim Bangkit 2013”,  yakni: “Menciptakan Kaltim yang Aman, Demokratis, dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.”  Juga pada misi keempat  visi “Kaltim Maju 2018”, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola  Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Selain terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama maupun PPID-PPID pembantu, Pemerintah Provinsi Kaltim juga membentuk Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim, berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, yang diundangkan tanggal 30 September 2011.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari betul untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik, mesti ada lembaga yang mengawalnya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga itu adalah Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

Bukan itu saja, untuk menunjang hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim juga membentuk Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang  ditetapkan dan dundangkan di Samarinda tanggal 20 Desember 2012, serta aturan pelaksanaan berupa  Peraturan Gubernur Kaltim Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang  ditetapkan tanggal 1 Maret 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.328/2016 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun  2012-2016 dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur  Periode  Tahun 2016 – 2020, tanggal 25 Mei 2016, lima orang komisioner Komisi Informasi  Provinsi Kaltim yang dilantik tanggal 31 Mei 2016, yakni :  Mochammad Imron Rosyadi,  Muhammad Khaidir, Lilik Rukitasari, HM Balfas Syam, Sencihan. akan bertugas selama empat tahun  ke depan hingga tanggal 31 Mei 2020 mendatang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  pasal 1 angka 4, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang  14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi  berfungsi menjalankan Undang-Undang  14 Tahun 2008  dan peraturan pelaksanaannya,  menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi bertugas:

  1. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  2. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
  3. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan: “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik  di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

  1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  4. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  5. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan: “Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Menyangkut pertanggungjawaban,  pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: “ Komisi Informasi provinsi     bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi  yang bersangkutan.”

Dalam kaitan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Kaltim selama satu tahun, yakni 1 Juni 2016 – 31 Mei 2017 itulah, laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara kelembagaan,  sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 1 Juni 2017

Ketua Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Timur

ttd

Mochammad Imron Rosyadi


 

 

PENDAHULUAN / RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN TAHUNAN

 

UU KIP (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dirancang dengan beberapa tujuan yang dapat diringkas menjadi lima tahapan: (i) membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik di Badan Publik; (ii) menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi); (iii) mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (partisipasi); (iv) mendorong akuntabilitas penyelenggaraan negara;  (v) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa tujuan di atas menunjukkan bahwa UU KIP meletakkan pemenuhan hak atas informasi sebagai dasar untuk pencapaian tiga tujuan terakhir. Sebagian besar isi undang-undang tersebut memang lebih mengatur tentang status informasi, hak warga negara dalam mengakses dan kewajiban badan publik untuk memenuhi hak tersebut. Itu pula sebabnya implementasi UU KIP lebih banyak mengarah pada dua tujuan pertama. Dapat dikatakan bahwa partisipasi dan akuntabilitas adalah outcomes dari implementasi UU KIP.

UU KIP juga mengamanatkan dibentuknya suatu Lembaga Negara Penunjang (state auxiliary body) yakni Komisi Informasi (KI) dari pusat hingga daerah ( Provinsi, Kabupaten dan Kota). KI berfungsi sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement) tahap pertama dalam akses terhadap informasi. Selain fungsi tersebut, KI diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pengaturan (regulatory function).

Oleh karena itu rencana kerja dan laporan kinerja tahunan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 31 mei 2017 ini di kemas dalam 5 domain, dimana setiap domain diberikan proporsi yang berbeda-berbeda sesuai kondisi pemenuhan target. Kelima domain itu meliputi : monitoring dan evaluasi, pelayanan, organisasi, jaringan kerja dan regulasi. Kelima domain tersebut dipaparkan dalam indikator kinerja yang terdiri dari tiga indikator output yaitu indikator output 1 : jumlah dan prosentase badan publik yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik, indikator output 2 : jumlah dan prosentase sengketa informasi publik yang terselesaikan , dan indikator output 3 : jumlah kegiatan yang terlaksana. Kemudian secara detil ketiga indikator output itu di uraikan dalam laporan tiap bidang yaitu kelembagaan, penyelesaian sengketa informasi dan ASE (advokasi, sosialisasi dan edukasi) serta laporan dukungan kesekretariatan dengan dilengkapi beberapa dokumentasi dibagian lampiran dalam laporan kinerja tahunan ini.

Komisi Informasi Provinsi Kaltim sebagaimana Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah lainnya juga membagi tiga bidang kerja untuk melaksanakan berbagai program kerja dengan pembagian kerja disesuaikan dengan keputusan KI prov. Kaltim melalui SK Nomor 005/KEP/KI-Kaltim/I/2017 tentang kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kaltim,

yang mengatur pada intinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Provinsi Kaltim merupakan bidang yang berwenang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan hal-hal menyangkut dengan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi publik serta pemantauan hasil pasca penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kaltim.  Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Kaltim merupakan bidang yang berwenang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan hal-hal menyangkut pelaksanaan kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi pada masyarakat/publik sebagai pemohon dan pengguna informasi publik. Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kaltim merupakan bidang yang berwenang dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan hal-hal menyangkut internal kelembagaan dan hubungan antar lembaga serta mengkoordinasikan dan mengendalikan hal- hal menyangkut pemantauan dan evaluasi keberadaan badan publik terkait layanan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan 3 bidang kerja tersebut di atur tata cara dan mekanisme organisasi kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Kaltim sebagai supporting system kelembagaan internal.

Berdasarkan UU KIP paling tidak ada tujuh ketentuan yang harus dijalankan oleh badan publik, dari ketentuan tersebut dapat disusun kedalam 7 variabel kunci pelaksanaan yaitu : pembentukan dan berfungsinya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Pengklasifikasian informasi (daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan), memperbaharui daftar informasi dan masa retensi, Penyusunan SOP pelayanan dan Implementasi layanan informasi publik baik bagi pengguna maupun pemohon informasi publik, Pelaksanaan kewajiban mempublikasikan informasi secara berkala, Pengelolaan dan pendokumentasian informasi yang wajib tersedia setiap saat dan SOP informasi yang wajib diumumkan serta merta.  Itulah 7 variabel kunci untuk menilai pelaksanaan ketentuan UU KIP oleh badan publik.

Untuk periode laporan kinerja tahunan 1 Juni 2016 – 31 Mei 2017, Komisi Informasi Provinsi Kaltim baru menggunakan empat parameter dalam indikator output 1 yaitu :  (1) Hasil monitoring dan evaluasi untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahunan (Tahun 2016) pada badan publik pemerintah kabupaten dan kota se provinsi kalimantan timur, (2) Jumlah badan publik yang membuat dan menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik PPID Badan Publik tahunan (Tahun 2016) di provinsi kalimantan timur kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, (3) Hasil monitoring implementasi keterbukaan informasi publik berbasis website badan publik di provinsi kalimantan timur, (4) Monitoring kinerja PPID badan publik se provinsi kalimantan timur dalam pemenuhan permohonan informasi publik, guna memonitor badan publik yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Pokok-pokok Temuan dari indikator output 1 tersebut adalah sebagai berikut :

  • Dari 109 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang dimonitoring, baru 35 Badan Publik pemerintah se provinsi kaltim yang PPID nya terbentuk dan berwujud riil secara kelembagaan ada dengan dibuktikan dari adanya laporan pelayanan informasi publik tahunan, dan baru 25 dari 35 PPID badan publik pemerintah tersebut yang berfungsi sesuai ketentuan UU KIP (7 variabel kunci) dengan dibuktikan dari adanya rincian laporan pelayanan informasi publik pada pemohon dan pengguna informasi publik. Sedangkan 74 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang kebanyakan adalah BUMD/Perusda tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota (-/+ 41 BUMD) belum ada terbentuk PPID nya.
  • Dari 59 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang dimonitoring khusus untuk variabel kunci Pelaksanaan kewajiban mempublikasikan informasi secara berkala sesuai ketentuan pasal 9 UU KIP juncto pasal 11 dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), ada 25 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang web/situs/portal nya kurang informatif dalam mempublikasikan informasi secara berkala dan 3 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang web/situs/portal nya tidak informatif dalam mempublikasikan informasi secara berkala. Ada 6 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang web/situs/portal nya sudah berada  di kategori menuju informatif dalam mempublikasikan informasi secara berkala dan ada 25 badan publik pemerintah se provinsi kaltim yang web/situs/portal nya cukup  informatif dalam mempublikasikan informasi secara berkala.

Indikator output 2 ; yaitu jumlah dan prosentase sengketa informasi publik yang terselesaikan, pada periode laporan kinerja tahunan ini permohonan jumlah sengketa informasi publik yang masuk dan diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim adalah sejumlah 25 permohonan. Namun dari 25 permohonan tersebut 1 permohonan tidak jadi diregister karena pemohon menarik berkas permohonan pengajuan sengketa informasi dikarenakan permohonan informasinya telah dipenuhi oleh badan publik dan 1 permohonan yang telah diregister ditarik kembali oleh pemohonnya sebelum proses ajudikasi non litigasi dimulai.  Secara umum dari 25 permohonan sengketa informasi publik yang masuk dan diterima Komisi Informasi Provinsi kaltim, 84 % atau 20 Permohonan sengketa informasi bisa terselesaikan dan 4 permohonan sengketa informasi publik belum terselesaikan (16%) dan 3 dari 4 permohonan sengketa informasi publik memasuki masa pemeriksaan awal serta 1 permohonan dalam proses ajudikasi berjalan. Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi sebagian besar (75%) bisa diselesaikan dibawah 100 hari kerja dan 25% di atas 100 hari kerja (100-143 hari kerja).

Sengketa informasi yang diselesaikan dalam jangka waktu diatas 100 hari kerja disebabkan karena ada 7 permohonan sengketa informasi masuk pada bulan pebruari,maret dan april tahun 2016 dan ada yang belum selesai proses ajudikasinya dan belum diregister pada periode komisioner Komisi Informasi provinsi kaltim periode jabatan tahun 2012-2016 , sedangkan komisioner Komisi Informasi provinsi kaltim periode jabatan tahun 2016-2020 baru bertugas mulai tanggal 1 juni 2016.

Indikator output 3 : jumlah kegiatan yang terlaksana , pada periode laporan kinerja tahunan ini secara umum ada 108 item kegiatan yang telah terlaksana dari 56 item kegiatan yang direncanakan baik itu sosialisasi melalui radio dan tv, edukasi melalui seminar-pelatihan-diskusi publik, penguatan kapasitas badan publik dalam layanan informasi, menghadiri dan mengikuti kegiatan terkait KIP baik skala nasional maupun daerah hingga mengikuti bimtek dan pelatihan untuk penguatan kapasitas internal kelembagaan dan sdm, monev badan publik, melakukan kunjungan kerja dan menerima kunjungan kerja, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik melalui sarana media sosial.

Namun surplus pelaksanaan item kegiatan itu sebagian besar berasal dari item kegiatan kunjungan kerja, menghadiri even/acara terkait KIP skala nasional dan daerah, menerima kunjungan kerja, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik melalui sarana media sosial dan monev badan publik. sedangkan yang masih minus atau belum mencapai sesuai perencanaan dengan target minimal adalah sosialisasi keterbukaan informasi publik di media massa cetak (surat kabar) dan elektronik (Radio dan TV). Untuk kegiatan edukasi publik terkait keterbukaan informasi publik sebagian besar baru menjangkau kota samarinda dan penguatan kapasitas badan publik untuk pelayanan informasi publik baru menjangkau kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Balikpapan dan Samarinda.

Lebih lengkap terkait Laporan kinerja tahunan ini yang memuat kinerja Komisi Informasi Provinsi Kaltim dan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama periode laporan kinerja tahunan  berdasarkan masing-masing bidang kerja dan kesekretariatan bisa ditelusuri melalui paparan dari halaman 21 sampai dengan halaman 291.


 

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan TimurPeriode Jabatan Tahun 2016 - 2020

 

sampul belakang laporan tahunan KI Prov. KALTIM periode juni 2016-mei 2017

 

View / Unduh Salinan Laporan tahunan KI Kaltim Periode Juni 2016-Mei 2017 bisa klik gambar sampul depan dan belakang laporan tahunan diatas atau klik  –>  File Laporan Tahunan KI Kaltim – Juni 2016 s/d Mei 2017